Unsur-Unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap negara memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur negara berarti bagian-bagian terkecil yang membentuk negara. Unsur-unsur negara tertuang dalam Konvensi Montevideo sebagai hasil konferensi antar negara-negara Amerika (Pan-Amerika) di Montevideo (ibu kota Uruguay) pada tahun 1933. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo disebutkan bahwa negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Secara umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau harus ada di dalam suatu negara. Adapun unsur deklaratif hanya menerangkan adanya negara.

1. Unsur-unsur negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah harus ada pengakuan dari negara lain. 
2. Unsur deklaratif ini penting sebagai wujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan, baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Sebagai suatu negara, maka Negara Kesatuan Republik  Indonesia memenuhi unsur-unsur negara, yaitu :

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah atau daerah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat menetap. Pada awal kemerdekaan wilayah Indonesia terbagai atas 8 (delapan) daerah provinsi sebagai berikut.

No	Nama Provinsi	Kedudukan Pemerintahan	Gubernur	Tanggal
1.	Provinsi Sumatera	Medan/Bukittinggi	Teuku Mohammad Hasaan	19 Agustus 1945
2.	Provinsi Jawa Barat	Bandung	Sutardjo Kartohadikusumo	19 Agustus 1945
3.	Provinsi Jawa Tengah	Semarang	R.A.  Panji Soeroso	19 Agustus 1945
4.	Provinsi Jawa Timur	Surabaya	R.M. Suryo	19 Agustus 1945
5.	Provinsi Sunda Kecil	Singaraja	Mr. I. Gusti Ketut Pudja	19 Agustus 1945
6.	Provinsi Maluku	Ambon	Mr. J. Latuharhary	19 Agustus 1945
7.	Provinsi Kalimantan	Banjarmasin	Ir. Pangeran Mohammad Noor	19 Agustus 1945
8.	Provinsi Sulawesi	Makasar/Manado	R. G.S.S.J. Ratulangi	19 Agustus 1945

Pemekaran Provinsi di Indonesia Setiap Tahunnya

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Keterangan
1.	1950	11	Provinsi Sumatra, berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Provinsi Jawa Tengah, berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
2.	1956	15	Provinsi Sumatra Utara berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Sumatra Utara dan DI Aceh. Provinsi Jawa Barat berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Provinsi Kalimantan berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
3.	1957	17	Provinsi Sumatra Tengah berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Kalimantan Selatan berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4.	1958	20	Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sunda Kecil terbagi menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5.	1959	21	Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatra Selatan terbagi menjadi Sumatra Selatan dan Lampung.
6.	1960	22	Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sulawesi terbagi menjadi Sulawesi Utara dan Tengah serta Sulawesi Selatan dan Tenggara.
7.	1964	24	Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah berkembang menjadi dua, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara berkembang menjadi dua, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
8.	1967	25	Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatra Selatan berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Sumatra Selatan dan Bengkulu.
9.	1969	26	Dengan masuknya Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia, maka pada tahun itu jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu, sehingga jumlah provinsi menjadi 26.
10.	1976	27	Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi dua, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.
11.	1999	26	Pada tanggal 19 Oktober 1999 Timor Timur melepaskan diri dari NKRI. Lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Indonesia menyebabkan jumlah provinsi berkurang satu menjadi 26.

Provinsi Baru di Indonesia Sejak Tahun 1999
Pada tahun 1999 juga, ada beberapa provinsi yang mengalami pemekaran.

No	Nama Provinsi	Ibu Kota	Dimekarkan dari	Tanggal	Provinsi Ke
1.	Maluku Utara	Sofifi-Ternate	Provinsi Maluku	4 Oktober 1999	ke-27
2.	Banten	Serang	Provinsi Jawa Barat	17 Oktober 1999	ke-28
3.	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Riau	4 Desember 2000	ke-29
4.	Gorontalo	Gorontalo	Sulawesi Utara	22 Desember 2000	ke-30
5.	Papua Barat	Manokwari	Papua	21 November 2001	ke-31
6.	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Riau	25 Oktober 2002	ke-32
7.	Sulawesi Barat	Mamuju	Sulawesi Selatan	5 Oktober 2004	ke-33
8.	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Kalimantan Timur	25 Oktober 2012	ke-34

Sampai dengan saat ini wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi sebagai berikut.

No	Nama Provinsi	Ibu Kota	No.	Nama Provinsi	Ibu Kota
1	NAD	Banda Aceh	18	Nusa Tenggara Barat	Mataram
2	Sumatra Utara	Medan	19	Nusa Tenggara Timur	Kupang
3	Sumatra Barat	Padang	20	Kalimantan Barat	Pontianak
4	Riau	Pekan Baru	21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	22	Kalimantan Timur	Samarinda
6	Jambi	Jambi	23	Kalimantan Selatan	Banjarmasin
7	Bengkulu	Bengkulu	24	Sulawesi Utara	Manado
8	Sumatra Selatan	Palembang	25	Gorontalo	Gorontalo
9	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	26	Sulawesi Tengah	Palu
10	Lampung	Bandar Lampung	27	Sulawesi Barat	Mamuju
11	DKI Jakarta	Jakarta	28	Sulawesi Selatan	Makassar
12	Banten	Serang	29	Sulawesi Tenggara	Kendari
13	Jawa Barat	Bandung	30	Maluku	Ambon
14	Jawa Tengah	Semarang	31	Maluku Utara	Sofifi
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	32	Papua	Jayapura
16	Jawa Timur	Surabaya	33	Irian Jaya Barat	Manokwari
17	Bali	Denpasar	34	Kalimantan Utara	Tanjung Selor

B. Rakyat Indonesia
Dalam arti politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara yang tunduk pada kekuasaan Negara itu. Rakyat merupakan unsur terpenting Negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk Negara. Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu Negara tertentu.

Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga Negara atau melalui proses naturalisasi. Ketentuan mengenai warga negara dan penduduk ditegaskan dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Peraturan perundangan sebagai pelaksana pasal 26 ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara menurut undang-undang ini adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia (WNI) terdiri dari :

1. Setiap orang yang sebelum undang-undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia
2. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia
3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu warga negara asing
4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara asing dan ibu WNI
5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan.
6. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI, sebelum 300 hari ayahnya meninggal dunia
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah WNI
9. Anak yang lahir di Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ibu dan ayahnya.

C. Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang punya kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain.  Kata daulat berasal dari kata daulah (Arab), sovereignity (Inggris), souvereinteit (Perancis), supremus (Latin), dan sovranita (Italia), yang artinya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam(interne-souvereinteit) dan ke luar (externe-souvereinteit).

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik.” Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Sebagai negara republik maka para pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan yang dibatasi oleh masa jabatan.

Kekuasaan pemerintah dalam negara republik pada dasarnya merupakan mandat dari rakyat. Rakyat yang memegang kuasaaan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

D. Pengakuan dari Negara Lain
Pengakuan suatu negara dari negara lain sangat penting. Semakin banyak negara lain yang mengakui suatu negara, maka semakin kuat pula kedaulatan negara yang diakui. Pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif berdirinya suatu negara.

1. Penandatangan isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Salah satu isi perjanjian terebut adalah pengakuan oleh Belanda secara de facto terhadap kekuasaan pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Bukan hanya Belanda, perundingan linggarjati juga berdampak terhadap negara asing lainnya yang berangsur-angsur mengakui kekuasaan RI, diantaranya: Inggris : 31 Maret 1947, Amerika Serikat : 17 April 1947, Mesir : 11 Juni 1947, Lebanon : 29 Juni 1947, Suriah : 2 Juli 1947, Afganistan : 23 September 1947, Burma : 23 november 1947, Saudi Arabia : 24 November 1947, Yaman : 3 Mei 1948, dan 10. Rusia : 26 Mei 1948
2. Puncak pengakuan kemerdekaan dari negara lain adalah saat Indonesia diterima sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60.